Komisi X di Bengkel Pengelasan (Dok.DPR) REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi X DPR Nuroji menekankan agar jargon 'SMK Bisa' yang telah digencarkan Pemerintah sejak lama musti terwujud. Dia memastikan pada APBN tahun mendatang, Komisi X DPR mengusulkan agar BOS SMK dan SMA dipisahkan, karena biaya operasional SMK lebih tinggi dibanding SMA. " Kami perjuangkan, agar Mendikbud harus mengalokasikan anggaran khusus untuk SMK, jika Pemerintah ingin mengedepankan pendidikan vokasi untuk sarana pembangunan bangsa. Pemerintah juga harus menganggarkan bantuan peralatan praktek, dan guru-guru," kata Nuroji saat memberikan sambutan di depan beberapa Kepala Sekolah SMK, guru SMK, hingga jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nuroji memimpin kunjungan spesifik Komisi X DPR ke SMK Negeri 2 Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/9). Kunjungan ini dalam rangka peninjauan pendidikan vokasi di Provinsi Jawa Barat. Selain ke SMKN 2 Bandung, tim Komisi X DPR juga akan ...